Pekanbaru, 17 September 2025 – Kelompok Jabatan Fungsional Dosen (KJFD) Pemerintahan Desa, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, yang diketuai oleh Auradian Marta, S.IP, MA, menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Model Kebijakan Pembangunan Inklusif Melalui Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Riau”. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Madina, Bangkinang pada Rabu, 17 September 2025.
FGD ini merupakan bagian dari penelitian yang tengah dilakukan oleh KJFD Pemerintahan Desa terkait perumusan model kebijakan pembangunan desa yang inklusif di Provinsi Riau. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini menghadirkan beragam perspektif dari pemangku kepentingan yang relevan.
Adapun peserta FGD terdiri dari perwakilan lembaga dan organisasi daerah, antara lain:
Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMK Kabupaten Kampar
BAPPEDA Kabupaten Kampar
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMK) Kabupaten Kampar
Ketua Forum Kepala Desa Kabupaten Kampar
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar
Diskominfo Kabupaten Kampar
Forum BUMDes Kabupaten Kampar
Dalam sambutannya, Auradian Marta, S.IP, MA, menyampaikan bahwa kegiatan FGD ini menjadi wadah penting bagi akademisi, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan komunitas desa untuk bersama-sama membangun gagasan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa. Melalui FGD ini, yang juga bagian dari riset kami, kita ingin menggali pandangan dari para pemangku kepentingan agar model kebijakan yang dirumuskan benar-benar sesuai kebutuhan lokal dan mampu menjawab tantangan pembangunan di Riau,” ungkap Auradian.
Kegiatan ini menegaskan komitmen Jurusan Ilmu Pemerintahan UNRI untuk terus menghadirkan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah melalui penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat.
Dengan terlaksananya FGD ini, diharapkan lahir rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi rujukan dalam implementasi Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Riau, guna memperpendek rantai pasok, memperkuat inklusi keuangan, dan mendorong kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.
-MF-
